Duta besar

Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim menghadap dan menyerahkan kredensial diplomatik kepada Presiden Joko Widodo saat baru menjabat sebagai Duta Besar di Indonesia

Duta besar (disingkat dubes) adalah utusan resmi, khususnya diplomat berpangkat tinggi yang mewakili suatu negara dan biasanya diakreditasi ke negara berdaulat lain atau ke sebuah organisasi internasional sebagai perwakilan tetap pemerintah atau penguasa mereka sendiri; atau ditunjuk untuk tugas diplomatik khusus dan seringkali sementara. Kata duta besar juga digunakan secara informal untuk orang-orang yang dikenal untuk mewakili profesi, aktivitas, dan bidang usaha tertentu, seperti penjualan.

Duta besar adalah perwakilan pemerintah berpangkat tertinggi yang ditempatkan di ibu kota atau negara asing. Negara tuan rumah biasanya mengizinkan duta besar untuk mengendalikan wilayah tertentu yang disebut kedutaan (yang dapat mencakup kediaman resmi dan kantor, kanselari, yang terletak bersama atau terpisah, umumnya di ibu kota negara tuan rumah), yang wilayah, staf, dan kendaraannya umumnya diberikan kekebalan diplomatik di negara tuan rumah. Berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, duta besar memiliki pangkat diplomatik tertinggi, dan negara-negara dapat memilih untuk mempertahankan hubungan diplomatik pada tingkat yang lebih rendah dengan menunjuk seorang kuasa usaha (chargé d'affaires) sebagai pengganti duta besar.

Perwakilan yang setara dengan duta besar yang dipertukarkan di antara negara-negara anggota Persemakmuran dikenal sebagai komisaris tinggi, sementara duta besar Takhta Suci dikenal sebagai nunsius apostolik.

Sejarah

Kedatangan Para Duta Besar Inggris karya Vittore Carpaccio, dilukis antara tahun 1495 dan 1500 – meskipun merupakan bagian dari serangkaian lukisan tentang kehidupan Santa Ursula, lukisan ini sebenarnya menggambarkan perkembangan praktik diplomatik Republik Venesia pada masa hidup pelukis tersebut.

Sebelum munculnya hubungan diplomatik modern, negara-negara berdaulat yang berdagang satu sama lain, berperang, dan berdamai membutuhkan hubungan diplomatik yang mengambil berbagai bentuk hubungan. Misalnya, negara-kota Yunani Klasik menggunakan sistem Proxenia, di mana seorang Proxenos – yang merupakan warga negara dari kota tuan rumah dan bukan dari kota yang kepentingannya ia perjuangkan – memenuhi beberapa fungsi yang diberikan kepada Duta Besar dan Konsul pada zaman modern.

Munculnya sistem diplomasi modern merupakan produk dari Renaisans Italia (sekitar tahun 1300 M). Penggunaan duta besar menjadi strategi politik di Italia selama abad ke-15 dan perubahan politik di Italia mengubah peran duta besar dalam urusan diplomatik. Karena banyak negara bagian di Italia berukuran kecil, negara-negara tersebut sangat rentan terhadap negara-negara yang lebih besar dan sistem duta besar digunakan untuk menyebarkan informasi dan melindungi negara-negara yang lebih rentan.

Praktik ini kemudian menyebar ke Eropa selama Perang Italia. Penggunaan dan pembentukan duta besar selama abad ke-15 di Italia memiliki dampak jangka panjang pada Eropa dan, pada gilirannya, pada perkembangan diplomatik dan politik dunia. Eropa masih menggunakan ketentuan hak-hak duta besar yang sama seperti yang telah ditetapkan pada abad ke-16, mengenai hak-hak duta besar di negara tuan rumah serta prosedur diplomatik yang tepat. Seorang duta besar digunakan sebagai perwakilan negara asalnya untuk bernegosiasi dan menyebarkan informasi guna menjaga perdamaian dan membangun hubungan dengan negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga hubungan damai dengan negara-negara dan membentuk aliansi selama masa-masa sulit.

Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit juga telah menempatkan duta besarnya ("Pati") di Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura sebagai bentuk kerja sama dan persahabatan antar kerajaan.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Sebelum seorang duta besar menjabat, kredensi mereka harus diterima, seperti ketika Duta Besar Afrika Selatan Harry Schwarz menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden AS George H. W. Bush pada tahun 1991.

Maria-Pia Kothbauer, Putri Liechtenstein dan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Ceko, menyerahkan surat kepercayaan kepada Václav Klaus.

Kongres Wina pada tahun 1815 meresmikan sistem pangkat diplomatik berdasarkan hukum internasional, membedakan tiga kategori perwakilan diplomatik dengan hierarki menurun: duta besar penuh (termasuk legatus atau nuntii), yang diakreditasi kepada kepala negara; utusan atau menteri, yang juga diakreditasi kepada kepala negara; dan yang terakhir, kuasa usaha (chargés d’affaires), yang diakreditasi kepada menteri luar negeri.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang mulai berlaku pada tahun 1964 dan masih berlaku hingga saat ini, memodifikasi sistem tersebut. Menurut konvensi tersebut, duta besar adalah diplomat dengan pangkat tertinggi, yang secara resmi mewakili kepala negara mereka, dengan wewenang plenipotentiary (yaitu, wewenang penuh untuk mewakili pemerintah). Dalam penggunaan modern, sebagian besar duta besar yang bertugas di luar negeri sebagai kepala misi menyandang gelar lengkap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Perbedaan antara duta besar luar biasa dan umum terjadi ketika tidak semua duta besar tinggal di negara tempat mereka ditugaskan, seringkali hanya bertugas untuk tujuan atau misi tertentu.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh secara historis dianggap sebagai perwakilan pribadi penguasa (kepala negara), sehingga pengutusan duta besar biasanya ditujukan kepada kepala negara dan bukan kepada pemerintah negara tersebut. Misalnya, duta besar untuk dan dari Britania Raya diakreditasi ke atau dari Mahkamah Santo Yokobus (Court of St James's). Duta besar memegang pangkat diplomatik tertinggi dan memiliki prioritas di atas kuasa usaha (chargé d'affaire), yang diakreditasi oleh menteri luar negeri. Duta besar juga memiliki pangkat lebih tinggi daripada utusan (envoy) hingga tahun 1960-an, ketika legasi terakhir ditingkatkan menjadi kedutaan besar.

Karena negara-negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa memiliki atau pernah memiliki kepala negara yang sama, mereka tidak saling bertukar duta besar, tetapi memiliki Komisaris Tinggi, yang mewakili pemerintah, bukan kepala negara. Diplomat yang mewakili Takhta Suci bergelar nunsius. Dalam penggunaan diplomatik, baik komisaris tinggi maupun nunsius dianggap setara atau sejajar dalam pangkat dan peran seorang duta besar; komisaris tinggi, seperti duta besar, menyandang gelar lengkap "Komisaris Tinggi Luar Biasa dan Berkuasa Penuh", tetapi nunsius tidak memiliki gelar tersebut. Koordinator Residen dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa diakreditasi kepada Kepala Negara dan memiliki pangkat yang sama dengan duta besar.

Para duta besar membawa surat kepercayaan (kredensial) resmi dari kepala negara mereka, yang ditujukan kepada kepala negara negara tuan rumah. Karena banyak negara Persemakmuran memiliki kepala negara yang sama, akreditasi seorang Komisaris Tinggi berbentuk surat pengantar sederhana dan seringkali tidak resmi dari satu kepala pemerintahan (Perdana Menteri) kepada kepala pemerintahan lainnya. Perbedaan dalam akreditasi juga tercermin dalam gelar resmi para utusan ke negara asing dan negara Persemakmuran: misalnya, Komisaris Tinggi Britania Raya secara resmi bergelar "Komisaris Tinggi untuk Pemerintah Yang Mulia di Britania Raya", sedangkan Duta Besar Inggris untuk negara asing dikenal sebagai "Duta Besar Yang Mulia Raja Britania Raya".

Lihat pula

• Perwakilan diplomatik
• Kedutaan besar
• Konsulat
• Konsul jenderal
• Komisariat Tinggi
• Nuncio Apostolik